Latest

Selamat Pagi Indonesia

MUNGKIN tidak banyak yang mengetahui kapan lahirnya istilah Indonesia. Bahkan, yang melahirkan istilah itu sendiri juga tidak pernah tahu bahwa nama yang ia ciptakan itu di kemudian hari akan menjadi nama bangsa dan negara yang menurut The Essensial di usianya yang ke 200 nanti, yakni di Tahun 2050 akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi ke-5 dari Big The G-Five setelah Uni Eropa dan mengalahkan Jepang.

Menurut majalah ilmiah tahunan yang diterbitkan di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) Volume IV Tahun 1850 pada halaman 254 dalam tulisan James Richardson Logan, orang Skotlandia yang memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Edinburgh disebutkan “Mr. Earl (Samuel Wilson Earl, ahli etnologi bangsa Inggris) suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favor of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or Indian Archipelago”. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapanya lebih baik. Maka, lahirlah istilah “Indonesia”. Read the rest of this page »

Advertisements

Negeri Tanpa Kekuasaan

Oleh Kolier Haryanto

PAGI itu saya memandangi pegunungan Alpen sambil bertanya dalam hati, mengapa Swiss yang miskin sumber daya alam, dan nyaris membeku di musim dingin bisa menjadi negara industri maju serta paling sejahtera dan bahagia warganya di dunia.

Saya tidak menemukan literatur untuk menjawab pertanyaan itu, tapi dari beberapa catatan yang saya temukan ada dua hal unik yang mungkin memiliki pengaruh  signifikan mengapa Swiss menjadi negara maju, sejahtera dan bahagia, yakni sistem politik dan perilaku pejabat politiknya.

Swiss merupakan negara kecil di Eropa Barat yang berbentuk Federal. Meskipun hanya dengan luas 41.285 km2, atau sepertiga pulau Jawa, negara ini terbagi dalam 26 kanton (provinsi), yang terdiri dari 17 kanton adalah Swiss-Jerman, 4 kanton Swiss-Romande, 1 kanton Italia (Ticino), 3 kanton Perancis-Jerman, dan 1 kanton Graubunden. Yang mana agar tercermin dan terserap keanekaragaman warga negaranya itu ditetapkan empat bahasa resmi, yakni Jerman, Perancis, Italia dan Romansh. Namun untuk menghindari pemilihan salah satu dari keempat bahasa resmi tersebut, Negara Federal Swiss disebut Confederatio Helveitica yang menggunakan bahasa latin. Ini dimaksudkan agar segenap penduduknya merasa diperlakukan secara adil karena tidak ada yang diutamakan, sehingga tentram dan damai.

Kanton-kanton itu mempunyai otonomi luas seperti halnya pada negara bagian dalam negara federal. Mereka menentukan secara penuh aturan kanton, kecuali masalah internasional, kehakiman, pertahanan, dan keuangan negara yang dipegang pemerintah pusat. Dan anggota parlemen (Federal Assembly) yang memilih dan mengawasi pemerintah berasal dari utusan kanton.

Sebagai negara federal, Swiss menerapkan demokrasi langsung, dan sistem republik direktorial. Di mana dalam demokrasi langsung, yang dikenal sebagai civic rights (volksrechte, droits civiques) memungkinkan warga negara untuk menentukan keputusan-keputusan parlemen. Dengan sistem ini, penduduk bisa aktif berpartisipasi dalam pembuatan hukum.

Ada dua jenis partisipasi penduduk, yakni facultative referendumdan obligatory referendum. Facultative referendumakan diberlakukan jika penduduk menolak suatu hukum (undang-undang). Dalam hal ini jika mereka dapat mengumpulkan 50.000 tanda tangan yang tidak menyetujui hukum itu dalam waktu 100 hari, maka akan diadakan pemilihan nasional (referendum) untuk menerima atau menolak hukum tersebut. Dan obligatory referendum merupakan kewenangan penduduk untuk membuat sebuah amandemen konstitusi, yakni melalui pengumpulan 100.000 tanda tangan yang menyetujui dalam waktu 18 bulan, maka akan dilanjutkan referendum nasional.

Sedangkan sistem republik derektorial merupakan suatu sistem dimana suatu negara dipimpin oleh suatu kelompok (kolegial) yang terdiri dari beberapa orang, yang secara bersama-sama menjalankan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini berada di tangan Dewan Federal, atau bundesrat yang terdiri dari tujuh orang, yang memimpin suatu kementerian federal, yakni Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Transportasi dan Energi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keadilan dan Keamanan. Kelompok ini dinominasikan untuk empat tahun masa jabatan oleh parlemen. Dan di antara mereka akan dipilih secara bergiliran sebagai presiden atau wakil presiden untuk masa jabatan satu tahun. Presiden selain bertugas memimpin dan mengontrol rapat-rapat bundesrat, juga memiliki posisi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Seluruh partai politik utama diwakili di bundesratdan tidak ada dua orang yang berasal dari partai politik dan atau kanton yang sama. Bundesratbertugas mengesahkan undang-undang, merumuskan rancangan perundang-undangan baru, melaksanakan hubungan luar negeri, dan memobilisasi tentara. Sementara parlemen yang terdiri dari standerat (Dewan Negara) dan nationalrat (Dewan Nasional), yang dipilih berdasarkan sistem perwakilan proporsional bertugas menetapkan kebijakan dan membuat undang-undang.

Format politik pemerintahan Swiss dengan prinsip kepemimpinan kolegial dan masa jabatan terbatas satu tahun seperti itu tidak hanya berlaku pada level federal (pemerintah pusat), tetapi juga dalam sistem pemerintahan kanton (canton) dan komune (commune). Sehingga tidak ada “boss” yang paling berkuasa. Keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian tidak ada yang perlu merasa iri, atau menjadi oposisi.

Perilaku politik pemimpinnya pun jauh dari kekuasaan, sehingga tidak membuat iri masyarakat. Sebagai pejabat mereka tidak mendapat perlakuan istimewa. Para pejabat naik mobil dengan tanpa iringan voorijder. Malahan seringkali terlihat para menteri naik trem, kereta api, bus atau kendaraan umum lainnya. Gaji dan fasilitasnya juga hanya secukupnya, bahkan jauh dari gaji direksi perusahaan swasta. Mereka tidak sembarangan memanfaatkan fasilitas negara. Misalnya, meski Swiss negara yang sangat kaya, menurut cerita ketika Presiden Doris Leuthard berkunjung ke Indonesia (2010) naik pesawat komersial. Presiden yang didampingi suami harus membayar tiket pesawat sendiri.

Dengan tanpa membandingkan, dan memang juga dalam sistem politik yang berbeda, sesungguhnya jika mengamati gaya kepemimpinan Presiden Jokowi menunjukan praktik politik yang hampir mirip di Swiss. Selama tiga tahun memimpin sepertinya presiden memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para menteri. Dengan visi nawacita dan berekspresi dalam semangat kerja-kerja-kerja untuk percepatan pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat, berjalan seperti layaknya pemerintahan kolegial. Beberapa menteri terlihat sangat dominan, atau gaduh karena saling berbeda pendapat seperti tidak ada “boss”. Bahkan karena belum terbiasa dengan gaya kepemimpinan kolegial, dan mungkin takut salah, beberapa anggota kabinet menjadi kurang produktif dan rendah kinerjanya, sehingga terpaksa diresafel.

Selain itu gaya kepemimpinan presiden yang populis, sederhana, suka naik pesawat komersial di economy class, dan acapkali terlihat di kerumunan masyarakat seperti warga biasa telah membuat para menteri, gubernur, dan bupati/walikota mengikuti gaya presiden. Memang sebagian masyarakat masih menganggap sebagai pencitraan, tapi karena sering dilakukan dengan tulus, akhirnya dipahami sebagai gaya kepemimpinan yang merakyat.

Kepemimpinan kolegial dan perilaku pemimpin yang tidak mengangungkan kekuasaan di suatu negera sepertinya diperlukan agar dalam pembangunan memajukan bangsa dan negara serta kesejahteraan rakyat dapat terlaksana secara kerakyatan dan demoktratis.

Swiss yang menganut sistem politik kepemimpinan kolegial dengan batasan waktu satu tahun masa jabatan kepala pemerintahan di tingkat pusat, kanton hingga komune sejak 1848 telah menjadikan negara ini sebagai negara industri maju,  paling sejahtera dan bahagia di dunia. Ke depan apakah kita akan kembali ke strong leadership, atau tetap pada gaya kepemimpinan ‘tanpa kekuasaan’ seperti saat ini adalah pilihan, karena sistem politik kita memungkinkan. Yang pasti seperti yang disampaikan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton atau dikenal Lord Acton, “Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely”.

Lucern, 1 Januari 2017

Berbagi Kekayaan Intelektual di La Vallee Village

Oleh: Kolier Haryanto

KETIKA kali pertama Fichte menyebut istilah Geistiges Eigentum di tahun 1793, maka sejak saat itu Kekayaan Intelektual, atau Intelectual Property Rights (IPR) mulai dikenal di dunia, dan berubah menjadi rejim kekayaan sebagai hasil rekayasa intelektual. Kekayaan intelektual ini kemudian mendapat perlindungan hukum, dan memberikan sanksi hukuman bagi mereka yang melakukan peniruan atau pembajakan.

Perkembangan lingkup kekayaan intelektual dunia saat ini telah memberikan perlindungan hukum atas hak cipta, paten, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Di mana di hampir semua negara menerima (meresepsi) perlindungan hukum atas kekayaan intelektual itu dalam hukum nasionalnya. Meskipun demikian, di negara-negara terbelakang dan berkembang terhadap kekayaan intelektual itu masih banyak dilakukan peniruan, atau bahkan pembajakan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Dalam konteks ini memang terjadi conditio sine qua non, artinya bahwa adanya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual menyebabkan terjadinya peniruan, dan atau pembajakkan. Hal ini karena produk hasil rekayasa intelektual yang mendapat perlindungan hukum secara eksklusif tersebut akan dijual dengan harga jauh lebih mahal. Sehingga competitor (baca: pembajak) yang membajak barang-barang sejenis dengan tanpa membayar royalti kepada pemilik kekayaan intelektual akan mendapat keuntungan ekonomi yang menggiurkan meskipun ia menjual produknya dengan harga yang sangat murah. Adanya keuntungan ekonomi inilah yang membuat ‘pembajak’ akan terus ada.

Para pembajak mungkin tidak perlu berpikir, bahwa untuk menemukan atau menciptakan suatu kekayaan intelektual itu memerlukan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan mereka (para inventor) dalam melakukannya hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dengan sejumlah tenaga ahli dan investasi biaya yang sangat besar melalui suatu proses research and development. Namun bagi para pembajak yang terpenting adalah bagaimana dapat memproduksi barang-barang yang mirip dengan produk aslinya, dan memperoleh keuntungan yang besar.

Di negara terbelakang dan berkembang pembajakan ini, terutama terhadap digital optic dan hasil desainer merek ternama, seperti baju, kaos, tas, dan sepatu sepertinya akan sulit untuk diberantas karena selain mudah untuk ditiru, keuntungan ekonominya cukup menjanjikan. Bahkan dengan keuntungannya itu mereka dapat bekerjasama dengan petugas pada saat dilakukan operasi produk bajakan.

Ini artinya bahwa di negara terbelakang dan berkembang untuk efektifnya penegakan hukum tidak dapat bergantung hanya pada tiga unsur sitem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture) seperti yang disampaikan Lawrence Friedman, tapi diperlukan juga pilihan model of law enforcement, atau model penegakan hukumnya karena secara signifikan akan sangat berpengaruh untuk mengurangi tingkat pelanggaran hukum.

Terkait dengan kekayaan intelektual, model penegakan hukum sebaiknya memang tidak hanya terfokus pada penegakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan karena terbukti tidak efektif. Namun, jika produsen diwajibkan untuk memproduksi barang-barangnya dengan tiga jenis kelas produk, yakni untuk kelangan bawah, menengah, dan atas maka akan efektif dalam mencegah munculnya pembajakan karena keuntungan ekonominya telah terkikis. Produk barang-barang ini tentu dengan kualitas bahan, lokasi penjualan, dan atau kemasan yang berbeda. Sehingga produsen dapat membayar royalti, dan negara akan menerima pembayaran pajak dari pemilik kekayaan intelektual, produsen dan konsumen.

Di negara (-negara) tertentu model penegakan hukum seperti itu diawali kerjasama dengan para pembajak guna memproduksi barang-barang murah untuk masyarakat yang kurang beruntung, dan ternyata berhasil memberantas pembajakan kekayaan intelektual. Ini dapat dimaknai juga sebagai tindakan berbagi kekayaan intelektual kepada segenap masyarakat yang memerlukan.

Pemikiran berbagi kekayaan intelektual itu, meskipun tidak persis sama, telah diterapkan di beberapa negara maju. Lahirnya berbagai factory outlet barang-barang premium dari produk-produk terkenal, seperti Gotemba Premium Outlet di Sizuoka, Bisester Village di London, McArthurGlen Designer Outlet di Pandorf, Kildare Village di Dublin, Ingolstadt Village di Munich, Maasmechelen Village di Brussels, La Vallee Village di Paris, dan sejenisnya rasanya memberi ruang bagi masyarakat kebanyakan untuk memiliki barang-barang branded dengan harga yang terjangkau.

Designer outlet ini tidak saja berhasil berbagi kekayaan intelektual kepada masyarakat, tetapi juga menunjukan bahwa pemilik produk merek-merek ternama itu telah mampu mengubah strategi bisnisnya untuk tetap berjaya di era disrupsi. Bahkan area oulet itu juga telah menjadi man made marvels, atau distinasi pariwisata buatan yang memiliki tingkat kunjungan yang menakjubkan. Sebut saja La Vallee Village di Paris. Designer outlet yang buka 10 jam setiap hari ini rata-rata dikunjungi 25.000 orang, atau 9 juta orang wisatawan domestik dan dari berbagai negara setiap tahunnya. Dan dengan 110 outlet shopping, dengan koleksi desainer ternama, seperti Diane Von, Furstenberg, Gerard Darel, Guess, Michael Kors, Kenzo, Paul Smith, Sandro, TOD’s, Zadig & Voltaire, Carven, Eric Bompard, Paul & Joe, Sonia Rykiel, Superdry, UGG, Vicomte A, dan merek-merek terkenal dunia lainnya, mampu meraup penjualan sekitar 45 triliun per tahun, atau melebihi Pendapat Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, yang hanya sekitar 37 triliun (2017).

Kekayaan intelektual memang merupakan hak eksklusif bagi penemunya dan diberikan perlindungan hukum melalui suatu pendaftaran yang diatur dalam perundang-undangan. Namun yang harus diingat bahwa kekayaan intelektual itu sesungguhnya hanya titipan dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa bagi penemunya. Sehingga jika kekayaan intelektual itu dioptimalkan bagi kemaslahatan segenap umat manusia para pemakainya secara berkeadilan, dan tidak eksklusif egois untuk keuntungan semata, maka Tuhan akan melipatgandakan keuntungannya.

Semoga pengalaman terbaik (best practice) negara-negara maju tersebut dapat di-benchmark para pemilik kekayaan intelektual di negeri kita. Namun jika sulit dipahami, maka harus direkonstruksi dalam tata hukum kekayaan intelektual sejalan dengan harapan masyarakat. Sebab, hanya dengan demikian, kita dapat terhindar dari pembajakan, dan masyarakat tidak tertinggal serta dapat menikmati berbagai produk premium sebagai hasil rekayasa sain dan teknologi dengan murah.

Paris, 27 Desember 2017

Melunasi Sumpah Pemuda

Ketika perbedaan sering diungkap, didiskusikan, diperdebatkan, dan dibedakan, maka ia akan menajam, dan menjadi liar merugikan.

Negara itu wadah besar keluarga bangsa, terimalah segala perbedaan dan ubahlah jadi potensi kemakmuran, kejayaan yang mensejahterakan.

Jangan dibicarakan, diingatkanpun jangan. Satukan saja, dan rasakan sinerginya.

Stop berpikir, bertutur, bertulis yang menghadap-hadapkan perbedaan.

Perbedaan adalah energi berkah peradaban untuk mewujudkan kemajuan dan memudahkan kehidupan.

Bersihkan jiwanya, harmoni langkahnya, persatukan dalam nikmat Kebhinekaan Indonesia.

Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, Satu Waktu, Satu Visi… INDONESIA RAYA.

Kolier Haryanto
28 Oktoer 2017

Merancang Haluan Negara

PADA 18 September 2017 di Graha Gunadarma University diadakan kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI) dengan tema “FGD Haluan Negara.” Kegiatan ini merupakan yang keempat untuk mendorong disusunnya kembali “Haluan Negara” yang akan ‘dimandatkan’ kepada Presiden untuk dilaksanakan agar dalam penyelanggaraan pemerintahan terencana dan berkelanjutan menuju tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Menyoal haluan negara, pikiran kita selalu melekat dengan Jenderal Besar Suharto dan pemerintahan Orde Baru. Sehingga isu ini bisa menjadi sensitif, jika dipahami dengan pendekatan politik yang sempit. Bahkan bisa dimaknai oleh kelompok tertentu sebagai ‘rindu’ Orba.

Dahulu GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara) merupakan produk MPR dalam bentuk Ketetapan MPR, yang dimandatkan kepada presiden untuk dilaksanakan dan Read the rest of this page »

Aviation Government

SETELAH era globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas, kini kita memasuki era disruption yang memaksa dunia usaha merekayasa model bisnisnya (yang konvensional) berhadapan dengan business online. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa ditutup, karena keuntungan di comfort zone yang selama ini dinikmati tiba-tiba tergerus dan terus merugi.

Sesungguhnya dalam konteks itu, industries bisa tetap tegar, karena dengan teknologi informasi (TI) yang menjadi “ajian” para pemenang di era disruption hanya persoalan bagaimana cara produk-produk itu sampai ke masyarakat. Jadi hanya persoalan distribusi. Sehingga yang dipotong hanyalah jasa-jasa pada rantai bisnis (business chain), bukan menghilangkan produk-produk fisiknya. Read the rest of this page »

Pemerataan Vs Pengentasan Kemiskinan

MAJALAH bisnis ternama dunia Forbes memuat artikel yang menyebut Presiden Joko Widodo lagi error. Artikel Forbes tertanggal 16 Agustus 2017 yang berjudul, “Joko Widodo Is In Error Here – It’s More Development Indonesia Needs, Not Equality Of Peverty” menyoroti ekonomi pemerintahan Jokowi.

Artikel yang merupakan opini wartawan senior Tim Worstall ini menyebut bahwa Jokowi salah mendiagnosa tentang permasalahan ekonomi Indonesia.

It’s always slightly worrying when the ruler, or leader, of a place manages to get the basic diagnosis wrong, which is what I think is happening here with Jokowi in Indonesia” (Selalu sedikit mengkhawatirkan saat sang penguasa, atau pemimpin, dari sebuah tempat memiliki diagnosa dasar yang salah, inilah yang saya pikir terjadi dengan Jokowi di Indonesia). Opini ini didasarkan pada Pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2017 lalu.

Menurut Forbes, Jokowi menyebut bahwa Indonesia butuh lebih banyak kesetaraan distribusi kekayaan disaat masalahnya sama sekali bukan itu, alih-alih, Read the rest of this page »

Babak Baru Menggugat Tragedi Kemanusiaan Montara

DELAPAN tahun yang lalu atau tepatnya 21 Agustus 2009, kilang minyak Montara milik The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) di perairan Australia meledak dan terbakar hebat. Tumpahan minyak selama 75 hari yang mencapai 400.000 liter telah mencemari laut seluas 90.000 m2, dan hanyut hingga 250 kilometer ke arah utara.

Petaka yang dikenal dengan sebutan Montara Timorsee Oil Spill Disaster, atau Tragedi Montara ini lebih dahsyat dari tumpahan minyak di laut Alaska tahun 1989, dan di teluk Meksiko tahun 2010. Petaka ini terbesar di dunia dalam sejarah pencemaran laut. Sejumlah 15.483 jiwa petani rumput laut dan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban. Mereka yang tinggal di 11 kabupaten dan 1 kota di NTT perekonomiannya lumpuh total, dan terpaksa harus melaut hingga ratusan kilometer ke Sulawesi dan Kalimantan. Read the rest of this page »