Latest

Selamat Pagi Indonesia

MUNGKIN tidak banyak yang mengetahui kapan lahirnya istilah Indonesia. Bahkan, yang melahirkan istilah itu sendiri juga tidak pernah tahu bahwa nama yang ia ciptakan itu di kemudian hari akan menjadi nama bangsa dan negara yang menurut The Essensial di usianya yang ke 200 nanti, yakni di Tahun 2050 akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi ke-5 dari Big The G-Five setelah Uni Eropa dan mengalahkan Jepang.

Menurut majalah ilmiah tahunan yang diterbitkan di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) Volume IV Tahun 1850 pada halaman 254 dalam tulisan James Richardson Logan, orang Skotlandia yang memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Edinburgh disebutkan “Mr. Earl (Samuel Wilson Earl, ahli etnologi bangsa Inggris) suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favor of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or Indian Archipelago”. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapanya lebih baik. Maka, lahirlah istilah “Indonesia”. Read the rest of this page »

Advertisements

Merancang Haluan Negara

PADA 18 September 2017 di Graha Gunadarma University diadakan kegiatan Forum Rektor Indonesia (FRI) dengan tema “FGD Haluan Negara.” Kegiatan ini merupakan yang keempat untuk mendorong disusunnya kembali “Haluan Negara” yang akan ‘dimandatkan’ kepada Presiden untuk dilaksanakan agar dalam penyelanggaraan pemerintahan terencana dan berkelanjutan menuju tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Menyoal haluan negara, pikiran kita selalu melekat dengan Jenderal Besar Suharto dan pemerintahan Orde Baru. Sehingga isu ini bisa menjadi sensitif, jika dipahami dengan pendekatan politik yang sempit. Bahkan bisa dimaknai oleh kelompok tertentu sebagai ‘rindu’ Orba.

Dahulu GBHN (Garis Garis Besar Haluan Negara) merupakan produk MPR dalam bentuk Ketetapan MPR, yang dimandatkan kepada presiden untuk dilaksanakan dan Read the rest of this page »

Aviation Government

SETELAH era globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas, kini kita memasuki era disruption yang memaksa dunia usaha merekayasa model bisnisnya (yang konvensional) berhadapan dengan business online. Bahkan beberapa perusahaan terpaksa ditutup, karena keuntungan di comfort zone yang selama ini dinikmati tiba-tiba tergerus dan terus merugi.

Sesungguhnya dalam konteks itu, industries bisa tetap tegar, karena dengan teknologi informasi (TI) yang menjadi “ajian” para pemenang di era disruption hanya persoalan bagaimana cara produk-produk itu sampai ke masyarakat. Jadi hanya persoalan distribusi. Sehingga yang dipotong hanyalah jasa-jasa pada rantai bisnis (business chain), bukan menghilangkan produk-produk fisiknya. Read the rest of this page »

Pemerataan Vs Pengentasan Kemiskinan

MAJALAH bisnis ternama dunia Forbes memuat artikel yang menyebut Presiden Joko Widodo lagi error. Artikel Forbes tertanggal 16 Agustus 2017 yang berjudul, “Joko Widodo Is In Error Here – It’s More Development Indonesia Needs, Not Equality Of Peverty” menyoroti ekonomi pemerintahan Jokowi.

Artikel yang merupakan opini wartawan senior Tim Worstall ini menyebut bahwa Jokowi salah mendiagnosa tentang permasalahan ekonomi Indonesia.

It’s always slightly worrying when the ruler, or leader, of a place manages to get the basic diagnosis wrong, which is what I think is happening here with Jokowi in Indonesia” (Selalu sedikit mengkhawatirkan saat sang penguasa, atau pemimpin, dari sebuah tempat memiliki diagnosa dasar yang salah, inilah yang saya pikir terjadi dengan Jokowi di Indonesia). Opini ini didasarkan pada Pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus 2017 lalu.

Menurut Forbes, Jokowi menyebut bahwa Indonesia butuh lebih banyak kesetaraan distribusi kekayaan disaat masalahnya sama sekali bukan itu, alih-alih, Read the rest of this page »

Babak Baru Menggugat Tragedi Kemanusiaan Montara

DELAPAN tahun yang lalu atau tepatnya 21 Agustus 2009, kilang minyak Montara milik The Petroleum Authority of Thailand Exploration and Production (PTTEP) di perairan Australia meledak dan terbakar hebat. Tumpahan minyak selama 75 hari yang mencapai 400.000 liter telah mencemari laut seluas 90.000 m2, dan hanyut hingga 250 kilometer ke arah utara.

Petaka yang dikenal dengan sebutan Montara Timorsee Oil Spill Disaster, atau Tragedi Montara ini lebih dahsyat dari tumpahan minyak di laut Alaska tahun 1989, dan di teluk Meksiko tahun 2010. Petaka ini terbesar di dunia dalam sejarah pencemaran laut. Sejumlah 15.483 jiwa petani rumput laut dan nelayan Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban. Mereka yang tinggal di 11 kabupaten dan 1 kota di NTT perekonomiannya lumpuh total, dan terpaksa harus melaut hingga ratusan kilometer ke Sulawesi dan Kalimantan. Read the rest of this page »

Negeri Darurat Kepailitan

DI Indonesia syarat untuk mengajukan permohonan pailit perusahaan sangatlah sederhana dan mudah. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas pernohonan satu atau lebih krediturnya (vide pasal 2 ayat 1 UU No. 37/2004).

Dengan demikian, jika debitor atau satu kreditor mengajukan permohonan pailit dan/ atau tidak menerima rencana atau pelaksanaan pembayaran PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), maka perusahaan itu akan dipailitkan pengadilan.

Dalam konteks itu, maka sesungguhnya negeri ini darurat kepailitan. Sebab, nyaris semua perusahaan memiliki utang, dan sedikitnya Read the rest of this page »

PERPPU N0. 2/2017, PERPU CCTV

SESUNGGUHNYA alasan diundangkannya Perppu No. 2/2017 hanyalah untuk memberi “penegasan” kewenangan kepada Kemendagri untuk dapat mencabut SKT (Surat Keterangan Terdaftar), dan Kemenkumham untuk dapat mencabut SPBH (Surat Pengesahan Badan Hukum) terhadap ormas yang “radikal” atau yang “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau faham yang bertentangan dengan Pancasila”.

Alasan hukumnya adalah bahwa dalam UU No. 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat tidak mewadahi asas hukum administrasi contrarius actus, atau asas hukum bahwa lembaga yang mengeluarkan izin atau yang memberikan pengesahan, adalah lembaga yang seharusnya mempunyai wewenang untuk mencabut atau membatalkannya. Di samping alasan keamanan, yaitu untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Karena disinyalir ormas yang jumlahnya mencapai 344.063 (2017), beberapa diduga telah melakukan aktivitas yang dapat membahayakan NKRI.

Atas keluarnya perppu itu, terdapat pro dan kontra. Dan secara sederhana dapat digeneralisasi yang pro atau yang dapat menerima adalah kelompok yang menganggap perlu adanya Read the rest of this page »

Menghapus Hegemoni Partai Politik

USAI sudah perdebatan panjang atas pasal PT (presidential threshold)Ini artinya yang boleh mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah parpol atau gabungan parpol yang memiliki sekurang-kurangnya 20  persen suara di DPR, atau 25 persen suara nasional.

Disahkannya PT pada RUU pemilu  pada Sidang Paripurna ke-32 DPR, 20 Juli 2017, tidak hanya mendapat penolakan dari partai yang tidak memiliki suara di DPR atau partai baru, tapi juga oleh sejumlah partai yang memiliki suara di DPR yang ikut membahas RUU pemilu itu. Bahkan Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat meninggalkan ruang sidang (walk out) sebelumpengesahan RUU Pemilu tersebut.

Secara sederhana, ada tiga alasan terhadap penolakan pasal presidential threshold. Pertama, Read the rest of this page »