Latest

Selamat Pagi Indonesia

MUNGKIN tidak banyak yang mengetahui kapan lahirnya istilah Indonesia. Bahkan, yang melahirkan istilah itu sendiri juga tidak pernah tahu bahwa nama yang ia ciptakan itu di kemudian hari akan menjadi nama bangsa dan negara yang menurut The Essensial di usianya yang ke 200 nanti, yakni di Tahun 2050 akan menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi ke-5 dari Big The G-Five setelah Uni Eropa dan mengalahkan Jepang.

Menurut majalah ilmiah tahunan yang diterbitkan di Singapura, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) Volume IV Tahun 1850 pada halaman 254 dalam tulisan James Richardson Logan, orang Skotlandia yang memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Edinburgh disebutkan “Mr. Earl (Samuel Wilson Earl, ahli etnologi bangsa Inggris) suggests the ethnographical term Indunesian, but rejects it in favor of Malayunesian. I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or Indian Archipelago”. Logan memungut nama Indunesia yang dibuang Earl dan huruf u digantinya dengan huruf o agar ucapanya lebih baik. Maka, lahirlah istilah “Indonesia”. Read the rest of this page »

Jepang Kian Menua

PADA tahun 1984, 33 tahun yang lalu, ketika mengikuti The 32nd International Student Conference, saya berkesempatan melihat Jepang dari Tokyo hingga ke ujung paling selatan, Kyushu; dan beberapa kali kunjungan berikutnya melihat Jepang hingga ke ujung utara, Hokaido. Saya merasakan Jepang itu sangat luar biasa.

Negeri yang memiliki jalan Bushido ini menjadi inspirasi dan tempat studi berbagai bangsa untuk meneladani. Banyak literatur yang menulis tentang negeri ini, sehingga masyarakat dunia paham betul tentang nilai-nilai yang membawa kemajuan bangsa ini.

Negeri yang terkenal kejujuran, kerja keras dan disiplin yang tinggi serta menguasai segala rupa teknologi dan memiliki banyak inovasi ini memang sempat porak-poranda, karena dijatuhi bom atom di Hiroshima dan Nagasaki waktu Perang Dunia ke Dua. Namun dalam waktu relatif singkat ia mampu bangkit kembali dan menjadi negara maju. Read the rest of this page »

Access to Justice

SEJAK awal perjuangan kemerdekaan bahwa founding fathers telah menginginkan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). Karenanya dalam Pembukaan UUD 1945 secara tegas dimuat pikiran-pikiran dasar tentang “kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan dan pernyataan bahwa pemerintah negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Hal ini memberikan harapan bahwa hukum akan melindungi segenap rakyat, segenap individu dari perlakukan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum untuk mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin.

Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa selalu saja terdapat kesenjangan atas apa yang kita harapkan dengan kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Kita harus mengakui bahwa pemerintah negara telah memiliki idealisme dan langkah-langkah konkrit untuk mengatasi kesenjangan antara harapan dan cita-cita dengan kenyataan yang terjadi itu. Pemerintah juga telah berjuang, Read the rest of this page »

Korupsi

AWALNYA diartikan sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi. Kata itu berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus, yang kemudian dalam bahasa Inggris dan Perancis ditulis corruption, dan dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Sehingga jika dikaitkan dengan perilaku mereka yang berbuat, korupsi yang dalam bahasa Belanda disebut kurruptie merupakan tindak kejahatan yang dimasukan dalam ranah hukum pidana.

Istilah korupsi pertama kali dipergunakan dalam hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukan juga dalam UU No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dicabut dan diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjunya diganti dengan UU No.31 Tahun 1999, dan terakhir diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Selain berbagai ketentuan tersebut, masih banyak lagi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang dibuat untuk mencegah perbuatan korupsi. Read the rest of this page »

Wakil Menteri

SUDAH tentu benar apa yang dikatakan John Medison (1836); “Seandainya manusia adalah Malaikat, maka pemerintah tidak diperlukan lagi”. Pengandaian ini tentu dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya pemerintah di dalam suatu negara. Karena pada hakikatnya negara dibentuk untuk menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal, dan kesejahteraan rakyat adalah salah satunya (Harorl J. Laski, 1931).

Pemahaman seperti itu menuntut pemerintah selaku penyelanggara negara untuk berlaku efektif dan mengarah pada pemenuhan harapan rakyat guna memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Namun sebagaimana yang terjadi, “pemerintah” saat ini merasa belum berjalan secara efektif.

Maka, perlu dipilih alternatif yang resikonya paling rendah dalam melakukan pembenahan pemerintahan, agar harapan masyarakat tersebut dapat terpenuhi. Salah satu alternatif penting yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan lembaga “wakil menteri”. Read the rest of this page »

Mahkamah Agung Regional

PAGI itu Maret lalu adalah puncak keterpurukan peradilan di Indonesia, bahkan beberapa ahli hukum menyebutnya sebagai “hari kematian peradilan Indonesia.” Pasalnya, tidak tanggung-tanggung Ketua Mahkamah Agung diisukan menerima suap 5 milyar rupiah, dan sebagai kelanjutannya ruangan kerja “sang ketua” dibongkar-periksa oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Bersyukur bahwa akhirnya isu itu tidak terbukti, dan hanya beberapa orang yang didakwa terlibat langsung dalam kasus penyuapan itu yang kemudian diproses di pengadilan.

Meski demikian harus disadari bahwa kepercayaan publik terhadap para Hakim Agung sepertinya telah hilang di tengah reformasi hukum yang didambakan. Padahal sebelumnya amanah reformasi telah melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas untuk menata lembaga peradilan menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, agar era kegelapan pemberian keadilan (dark ages in justice dispenser function) dapat diakhiri.

Dalam hal penataan itu, sedikitnya telah dilakukan dua langkah besar oleh Mahkamah Agung. Pertama, Read the rest of this page »

The Elite Prison

BARANGKALI belum ada referensi yang menyebutkan kapan untuk pertama kali “penjara” dibuat. Bahkan para CorrectionologTower of London tercatat sebagai penjara tertua di Inggris pertama kalinya dipergunakan untuk menghukum Ranulf Flambard, seorang Bishop karena tindak pemerasan yang terjadi pada tahun 1100. (baca: ahli ilmu kepenjaraan) juga tidak mencatatnya dengan baik tentang berdirinya lembaga yang kemudian dijadikan tempat untuk menghukum orang-orang yang di “cap” sebagai pelaku tindak kejahatan di masyarakat itu. Namun dari penelusuran sejarah,

Maka, sejak saat itu penjara dikenal sebagai tempat yang mahal untuk tetap bertahan hidup bagi penghuninya. Sebab, di dalam penjara yang dipergunakan untuk mengukum para pejabat, bangsawan dan pembelot agama tersebut ternyata bukan saja merupakan tempat untuk mencabut kebebasan, tetapi juga untuk melakukan tindak kekerasan dan penyiksaan bagi narapidanya. Fakta penjara yang kurang lebih sama seperti itu, hingga saat ini masih terjadi di hampir semua penjara di seluruh dunia. Read the rest of this page »

Resensi

Politik Hukum Dalam Pembaharuan Undang-Undang Perseroan Terbatas
(Pergulatan Eksekutif, Legislatif & Korporat)

KRISIS kedaulatan dan keadilan yang melahirkan kemiskinan rakyat dan kerusakan lingkungan hidup adalah bukti yang tak terbantahkan- “salah urus” hubungan antara negara, rakyat dan pemilik modal. Posisi rakyat termarginalkan, sementara posisi pemilik modal semakin “berdaulat” atas dukungan negara. Hal ini terjadi karena negara cenderung berpihak kepada pemilik modal untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran; bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya atas nama kebijakan privatisasi dan liberalisasi. Kecenderungan ini bukan tidak mungkin akan mengarah kepada perubahan fungsi negara menjadi semacam private state di mana sebagian besar kegiatan dan bidang usaha yang dikuasai negara akan beralih kepada pihak swasta.

Atas asumsi – atau mungkin lebih tepatnya atas “kecurigaan” itulah, buku Politik Hukum Dalam Pembahruan Undang-Undang Perseroan Terbatas – Pergulatan Eksekutif, Legislatif dan Korporat ini, sengaja, oleh penulis mengajak para pembcanya mengarungi lautan pemikiran filosofis tentang implementasi “kedaulatan rakyat” dalam kehidupan bernegara. Mengapa? Read the rest of this page »